Top Guidelines Of agus joko pramono
Top Guidelines Of agus joko pramono
Blog Article
Selain soal berita negatif, Agus mengatakan, juga ditanya soal proyeksi KPK ke depan bila diberikan amanah untuk memimpin.
Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.
Silakan dibahas lebih lanjut di halaman pembicaraan artikel ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Misalnya, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah mematuhi kebijakan tentang penggunaan dana CSR, kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa, dan kebijakan tentang tata kelola perusahaan yang baik.
Intosai sendiri merupakan organisasi world wide yang beranggotakan lembaga pemeriksa keuangan dari seluruh dunia dan bermarkas di Vienna, Austria.
Meski ditelikung, AHY tetap memaafkan Anies dan bangkit untuk mencari calon mitra ke koalisi lain. Ia mengajak seluruh kader Demokrat untuk menyongsong perjalanan politik baru dengan hati bersih dan niat yang baik.
Di bawah pengawasannya, BPK tidak hanya sekadar menjalankan tugas audit, tetapi juga berperan sebagai benteng integritas dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
“Kalau berbagai kebijakan nantinya diambil hanya untuk kepentingan rezim dan oligarki, yang terjadi bisa sama persis dengan pemerintahan Jokowi,” kata Herdiansyah.
Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang teknik pengelasan. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. Artikel ini mungkin perlu dirapikan agar mematuhi kebijakan konten Wikipedia, terutama dalam hal sudut pandang netral.
“Prabowo sepertinya juga tidak berani membentuk koalisi model minimum amount successful,” ujar Mada. Minimum successful merupakan terminologi yang merujuk koalisi partai yang menguasai 51% jumlah kursi legislatif.
Pengalaman beliau dalam mengawasi kinerja BUMN tentu menjadi aset berharga dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan negara dan memastikan penggunaan dana negara yang efektif dan efisien. Aspek Operasional, Pengawasan BPK terhadap kinerja BUMN
Mada berkata, perwakilan partai politik yang duduk di pemerintahan berpotensi besar memusatkan sumber daya negara untuk kepentingan kelompoknya. Situasi seperti ini, kata Mada, dikenal sebagai fenomena website klientelisme.